Jabarku.co.id | Nama Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Neo Letto mendadak mencuri perhatian publik nasional. Putra budayawan sekaligus cendekiawan muslim Emha Ainun Najib (Cak Nun) tersebut resmi dilantik sebagai tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN), sebuah lembaga strategis yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Pelantikan ini memunculkan rasa ingin tahu publik mengenai posisi dan kontribusi Neo Letto dalam sistem pertahanan negara. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa peran Neo Letto bersifat konseptual dan strategis, bukan teknis kemiliteran.
“Tenaga ahli DPN bertugas memberikan masukan, kajian, serta rekomendasi strategis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing,” ujar Rico, Minggu (18/1/2026).
Menurut Rico, Neo Letto diharapkan memperkaya perspektif Dewan Pertahanan Nasional melalui pendekatan lintas disiplin, terutama pada aspek sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis. Pendekatan ini dinilai relevan di tengah tantangan geopolitik global yang semakin dinamis dan kompleks.
Setiap masukan dari tenaga ahli, lanjut Rico, disampaikan melalui forum resmi dan mekanisme kelembagaan DPN, kemudian menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan Dewan, termasuk Menteri Pertahanan. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pertahanan negara tetap ditentukan secara institusional, bukan oleh individu.
Selain Neo Letto, DPN juga melantik 11 tenaga ahli lainnya, termasuk Frank Alexander Hutapea, putra sulung pengacara Hotman Paris Hutapea. Pemerintah menekankan bahwa seluruh penunjukan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kapasitas profesional, bukan latar belakang keluarga maupun popularitas.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian DPN menyebut pelantikan 12 tenaga ahli tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi kebijakan pertahanan nasional yang adaptif, berbasis analisis komprehensif, serta berorientasi jangka panjang.
“Para tenaga ahli diharapkan menjadi intellectual backbone dalam merumuskan arah kebijakan pertahanan nasional yang kokoh, mandiri, dan selaras dengan dinamika lingkungan strategis global,” tulis Sjafrie melalui unggahan di akun Instagram resminya.
Sebagai informasi, Dewan Pertahanan Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024. DPN memiliki mandat strategis untuk merumuskan dan memberikan pertimbangan kebijakan terkait kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.
Masuknya Neo Letto ke lingkar strategis pertahanan negara pun memantik diskusi publik: akankah pendekatan budaya dan pemikiran lintas disiplin membawa perspektif baru dalam arah kebijakan pertahanan Indonesia ke depan?