JABARKU.CO.ID | SUKABUMI – Kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR RI, Dewi Asmara, dalam agenda Safari Ramadan di Aula Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/3/2026), menjadi forum penegasan komitmen terhadap penguatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan anak.
Di hadapan perangkat desa dan warga yang hadir, Dewi Asmara menekankan bahwa kunjungannya bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung. Ia mengakui, keterbatasan anggaran desa masih menjadi tantangan dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan layanan publik.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pengawalan di tingkat pusat. Ia memastikan akan memperjuangkan program-program yang relevan dengan kebutuhan warga agar bantuan pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan terealisasi dan tepat sasaran.
Sebagai legislator di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan, Dewi menyatakan fokusnya meliputi penguatan layanan kesehatan, optimalisasi program jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja. Ia menegaskan, efektivitas program pusat sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah desa.
Selain isu kesejahteraan, Dewi Asmara juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak. Ia menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi dan harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib tumbuh dalam lingkungan aman, sehat, dan bebas dari ancaman kekerasan. Karena itu, ia mendorong penguatan peran keluarga, masyarakat, serta aparat terkait dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan anak secara komprehensif.
Agenda Safari Ramadan di Sekarwangi tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat. Dari forum tersebut, mengemuka pesan utama: bantuan pusat harus tepat sasaran, pembangunan harus berpihak pada kebutuhan riil warga, dan perlindungan anak harus menjadi komitmen bersama tanpa kompromi. (Reni)