Jabarku.co.id | Keputusan Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan status siaga satu disertai apel gabungan prajurit di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2026), dipandang sebagai sinyal kuat kesiapan militer dalam menghadapi kemungkinan situasi darurat.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai langkah tersebut merupakan pesan strategis bahwa TNI telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat muncul akibat dinamika global.
“Penetapan status siaga satu yang diikuti apel khusus di kawasan Monas menunjukkan bahwa TNI sedang memperkuat kesiapan menghadapi kemungkinan situasi kedaruratan,” ujar Anton kepada Kompas.com, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, peningkatan status kesiagaan itu juga diharapkan mampu menenangkan masyarakat agar tidak bereaksi berlebihan terhadap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah berharap publik tetap rasional dan tidak melakukan aksi panic buying, khususnya terhadap bahan bakar minyak (BBM).
Anton menjelaskan, perintah siaga satu juga dapat dipahami sebagai langkah konsolidasi awal kekuatan militer untuk memantau perkembangan geopolitik global yang terus bergerak dinamis. Meski situasi keamanan nasional saat ini masih relatif terkendali, kesiapsiagaan tetap perlu ditingkatkan sebagai bentuk antisipasi.
Ia menambahkan, langkah preventif seperti ini penting agar aparat tidak terlambat merespons perubahan situasi internasional yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia.
Sejumlah analis, lanjut Anton, memperkirakan risiko krisis global dapat meningkat apabila konflik di Timur Tengah berlangsung lebih dari empat bulan. Gangguan rantai pasok global dan lonjakan harga minyak dunia menjadi faktor utama yang dikhawatirkan memicu tekanan ekonomi di berbagai negara.
Jika kondisi tersebut terjadi, dampaknya dapat terasa hingga ke dalam negeri, termasuk potensi kenaikan harga BBM serta sejumlah komoditas penting yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Selain itu, potensi ketegangan di kawasan lain juga menjadi perhatian. Dua titik yang dinilai rawan adalah Laut China Selatan dan Selat Taiwan, yang selama ini menjadi pusat dinamika geopolitik di Asia.
Di sisi lain, kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kerap dinilai sulit diprediksi juga menjadi faktor yang turut memengaruhi kalkulasi keamanan global.
“Walaupun Indonesia bukan pihak yang terlibat langsung, potensi terkena dampak kolateral tetap terbuka. Apalagi wilayah perairan Indonesia memiliki empat dari sepuluh jalur chokepoint strategis dunia,” ujar Anton.
Karena itu, ia menilai peningkatan kesiapsiagaan militer menjadi langkah penting guna memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik global. red.