Diduga Ada Pengurangan Dana Kompensasi Tunggul Jati Gede Sumedang, Ketidakadilan dan Kebohongan yang Terungkap.


JABARKU.CO.ID – Berkorban atas nama pembangunan adalah jalan menuju ketidakpastian. Ketimpangan hidup itu nyata adanya. Pembagian kompensasi tunggul jati gede kepada warga terdampak gusuran diduga sudah bermasalah sejak awal.

Setelah Waduk Jatigede resmi beroperasi, warga mengeluhkan kompensasi yang di bayarkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Mendapat informasi dari masyarakat Awak media Jabar.co.id, mengkonfirmasi ke Direktorat Sumber Daya Air yang di hadiri Enur bagian PPK dan beberapa staf lainnya di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung KM 03 Majalengka. Selasa (12/12/2022).

Ada beberapa hal penting yang di pertanyakan awak media. antar lain, kompensasi ganti rugi di dalam kwitansi sebesar 129 juta namun pada kenyataannya kpm hanya menerima 35 juta. Mereka seolah nasibnya menemui nestapa.

Saat itu Enur bagian PPK saat ditanya kompensasi yang di keluhkan masyarakat mengatakan, Kita hanya membayar sesuai dengan putusan pengadilan yang sebelumnya kami sebagai tergugat di laporkan oleh warga desa melalui Koordinator perwakilan warga desa. Sebenarnya kita ingin membantu masyarakat, tapi kan masyarakat mempercayakan koordinator,” ujar Enur.

Arif Tim Media sesuai audiensi mengatakan yang terjadi saat ini ada double data yang jadi pertanyaan kenapa tidak ada pengecekan ulang atau auditor oleh Balai Besar Sungai Cimanuk. Dan apakah data yang di dapat sesuai dengan data yang aslinya.

Karena di sini ada surat pernyataan yang berbunyi menurut kepala desa bahwa biaya transportasi itu uangnya hasil pinjam dari kesepakatan kpm, sementara kpm tidak pernah menjanjikan seperti itu,” Papar Arif.

Lanjut Arif hasil audien ini jauh dari harapan, karena penjabaran tidak masuk akal, besok team investigasi akan ke pengadilan Agama Sumedang untuk memastikan apakah sesuai dengan data yang kita punya.ada dugaan para koordinator Desa-desa se Kecamatan Wado. Ada beberapa pelanggaran hukum sesuai UU yang sudah di protapkan oleh Negara.

Team Red.

Berita Terkait

Top
error: Content is protected !!