November 22, 2026

DIDUGA ADA MODUS PENYALAHGUNAAN PERTALITE DI DUA SPBU DEPOK, EMPAT KENDARAAN DISEBUT GUNAKAN SATU BARCODE

JABARKU.CO.ID | DEPOK — Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali menjadi sorotan di Kota Depok, Jawa Barat. Kali ini, aktivitas pengisian BBM di SPBU 34.16401 Jalan Tole Iskandar dan SPBU 34.16416 kawasan Jalan Margonda menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai pola pembelian yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.

Berdasarkan informasi dan penelusuran tim di lapangan, terdapat dugaan penggunaan sejumlah kendaraan roda empat yang secara bergantian melakukan pengisian Pertalite. Salah satu kendaraan yang disebut dalam temuan tersebut adalah Toyota Avanza berwarna putih yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas pengangkutan BBM secara berulang.

Dalam informasi yang dihimpun, aktivitas tersebut diduga berkaitan dengan seseorang yang dikenal dengan sebutan Cak Gondrong atau berinisial BD, yang disebut berdomisili di kawasan Citayam, Depok. Namun, identitas, peran, serta dugaan keterlibatan pihak yang bersangkutan masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut.

MODUS PENGGANTIAN PELAT NOMOR DAN DUGAAN PENGGUNAAN SATU BARCODE

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penelusuran di SPBU 34.16401 Jalan Tole Iskandar adalah dugaan penggunaan sedikitnya empat unit kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian Pertalite secara bergantian.

Pola yang dilaporkan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait kemungkinan penggunaan identitas kendaraan yang berbeda dalam transaksi pengisian BBM bersubsidi.

Tim juga menerima informasi mengenai dugaan penggunaan satu barcode untuk empat kendaraan berbeda. Jika informasi tersebut terbukti, praktik demikian patut menjadi perhatian serius karena berpotensi mengakali sistem pencatatan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi.

Aktivitas pengisian disebut berlangsung dalam rentang waktu sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB. Meski demikian, pola transaksi, jumlah BBM yang dibeli, serta validitas data kendaraan dan barcode masih perlu diperiksa melalui rekaman CCTV, data transaksi, dan sistem pengawasan Pertamina.

Temuan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di SPBU terkait. Apakah seluruh transaksi telah dijalankan sesuai prosedur? Apakah operator melakukan pemeriksaan kesesuaian kendaraan dengan data barcode? Dan apakah pengelola SPBU telah menjalankan pengawasan sebagaimana mestinya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan menyeluruh oleh pihak berwenang. Dugaan keterlibatan maupun pembiaran oleh pihak internal SPBU tidak dapat disimpulkan tanpa bukti dan hasil pemeriksaan resmi.

ANCAMAN SANKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI

Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum serius.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pasal 55 UU Migas mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Penerapan ketentuan pidana tersebut tentu harus didasarkan pada unsur perbuatan, alat bukti, serta hasil penyidikan aparat penegak hukum. Sementara itu, pihak SPBU maupun individu yang disebut dalam informasi ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membela diri.

PERTAMINA DAN APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TURUN TANGAN

Atas munculnya dugaan tersebut, Redaksi JABARKU.CO.ID meminta PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas penyaluran Pertalite di SPBU 34.16401 Jalan Tole Iskandar dan SPBU 34.16416 Jalan Margonda, Kota Depok.

Pemeriksaan diharapkan mencakup data transaksi, penggunaan barcode, kesesuaian nomor polisi kendaraan, rekaman CCTV, serta kepatuhan operator dan pengelola SPBU terhadap prosedur penyaluran BBM bersubsidi.

Apabila ditemukan pelanggaran, Pertamina diharapkan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan dan tingkat pelanggaran yang terbukti.

Redaksi juga mendorong Polres Metro Depok dan instansi terkait untuk menindaklanjuti informasi tersebut secara profesional, transparan, dan objektif. Penelusuran perlu dilakukan guna memastikan apakah terdapat praktik pembelian berulang, pemindahtanganan BBM bersubsidi, atau keterlibatan pihak lain dalam dugaan jaringan tersebut.

Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan sosok yang disebut Cak Gondrong alias BD maupun dugaan peran pihak internal SPBU masih memerlukan konfirmasi dan pembuktian lebih lanjut.

JABARKU.CO.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pengelola kedua SPBU, PT Pertamina Patra Niaga, pihak yang disebut dalam pemberitaan, serta seluruh pihak terkait demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan akurasi jurnalistik.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!