JABARKU.CO.ID | BOGOR – Dugaan penyalahgunaan fasilitas komunikasi oleh seorang narapidana warga negara asing (WNA) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian publik. Persoalan ini mencuat setelah beredarnya rekaman percakapan telepon dan pesan singkat yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika senilai Rp350 juta.
Dalam informasi yang beredar, seorang narapidana asal Malaysia yang dikenal dengan sebutan Mister Mikel diduga masih dapat menggunakan telepon seluler selama menjalani masa pidana di Lapas Khusus Gunung Sindur. Narapidana tersebut disebut telah menjalani hukuman selama kurang lebih enam tahun.
Rekaman komunikasi yang beredar memperlihatkan adanya pembicaraan mengenai penagihan uang sebesar Rp350 juta. Nilai tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jual beli narkotika. Namun, keaslian rekaman, konteks percakapan, serta hubungan transaksi tersebut dengan jaringan peredaran narkoba masih memerlukan verifikasi dan penyelidikan aparat berwenang.
Informasi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pengendalian barang terlarang di dalam lingkungan pemasyarakatan. Pasalnya, penggunaan telepon seluler tanpa izin oleh narapidana merupakan persoalan serius yang perlu ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
DUA PERSOALAN YANG PERLU DIUNGKAP
Ada dua persoalan utama yang kini menjadi perhatian. Pertama, bagaimana seorang narapidana diduga dapat mengakses dan menggunakan telepon seluler di dalam lapas. Kedua, apakah komunikasi yang terekam tersebut benar-benar berkaitan dengan transaksi narkotika bernilai ratusan juta rupiah.
Selain itu, muncul pula dugaan yang menyeret Kepala Lapas berinisial DN. Nama pejabat tersebut disebut dalam informasi yang beredar terkait dugaan pembiaran terhadap penggunaan telepon seluler oleh narapidana.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti terverifikasi yang dapat memastikan adanya keterlibatan langsung Kalapas DN dalam aktivitas tersebut. Karena itu, dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan independen dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Pemeriksaan juga perlu diarahkan untuk mengetahui kemungkinan jalur masuk perangkat komunikasi, mekanisme pengawasan kunjungan, penggeledahan kamar hunian, serta tanggung jawab petugas yang menjalankan pengamanan.
OMBUDSMAN RI DIMINTA TELUSURI SISTEM PENGAWASAN
Atas mencuatnya informasi tersebut, Ombudsman Republik Indonesia didorong untuk melakukan penelusuran terhadap aspek pelayanan publik dan pelaksanaan pengawasan di Lapas Khusus Gunung Sindur sesuai kewenangannya.
Penelusuran diharapkan tidak hanya berfokus pada keberadaan telepon seluler, tetapi juga menguji kebenaran dugaan transaksi narkotika, menelusuri pihak-pihak yang berkomunikasi, serta memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, persoalan tersebut perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditangani melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan juga diharapkan dilakukan secara menyeluruh tanpa membatasi pertanggungjawaban hanya kepada narapidana atau petugas lapangan. Setiap pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan hukum.
Lembaga pemasyarakatan semestinya menjalankan fungsi pembinaan sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban. Oleh sebab itu, setiap indikasi penyalahgunaan fasilitas komunikasi maupun dugaan aktivitas kejahatan dari dalam lapas harus mendapatkan penanganan serius.
KLARIFIKASI PIHAK LAPAS MASIH DINANTIKAN
Hingga berita ini disusun, pihak Lapas Khusus Gunung Sindur maupun Kepala Lapas berinisial DN belum memberikan keterangan resmi terkait informasi yang beredar tersebut.
Redaksi JABARKU.CO.ID membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Lapas Khusus Gunung Sindur, Kalapas DN, maupun instansi terkait untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, atau penjelasan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
CATATAN REDAKSI:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan materi percakapan yang beredar di masyarakat. Keaslian rekaman, dugaan transaksi narkotika senilai Rp350 juta, serta dugaan keterlibatan pejabat lapas masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Penyebutan nama atau inisial pihak tertentu tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Semua pihak tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan memperoleh perlakuan sesuai asas praduga tak bersalah.
REDAKSI JABARKU.CO.ID

