JABARKU.CO.ID | SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan menempatkan sektor agroindustri dan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi. Komitmen tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Bale Pangripta, Bapperida Kabupaten Sukabumi, Selasa (31/3/2026).
Forum tahunan ini menjadi ruang konsolidasi strategis antara pemerintah daerah, DPRD, serta unsur masyarakat dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil.
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menegaskan bahwa penguatan agroindustri dan pariwisata bukan sekadar pilihan, melainkan langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki daya ungkit tinggi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja.
“Dampaknya tidak hanya pada ekonomi makro, tetapi langsung dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterpaduan antara program daerah dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Sejumlah agenda prioritas seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pembangunan perumahan, peningkatan layanan kesehatan melalui JKN, hingga program makan bergizi gratis menjadi bagian yang harus diintegrasikan dalam perencanaan daerah.
Dalam konteks penganggaran, pemerintah daerah memprioritaskan belanja wajib yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur layanan publik seperti jalan, irigasi, serta program rumah layak huni menjadi fokus utama, di samping penguatan sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Bupati juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan partisipatif. Ia meminta seluruh usulan dari desa dan kecamatan tidak hanya diakomodasi, tetapi juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan agar program yang dijalankan benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui tahapan panjang dan sistematis, mulai dari konsultasi publik hingga Musrenbang di tingkat kecamatan.
Data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dengan ribuan usulan yang masuk. Setelah melalui proses verifikasi, kebutuhan yang paling dominan masih berkisar pada infrastruktur dasar permukiman, seperti perbaikan jalan lingkungan, penanganan rumah tidak layak huni, serta penyediaan akses air bersih.
Di sisi legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menekankan bahwa arah kebijakan RKPD harus sejalan dengan RPJMD 2025–2029. Ia mengingatkan agar setiap program tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat sektor unggulan daerah.
“Fokus pembangunan harus jelas dan berdampak. Agroindustri dan pariwisata adalah kunci pertumbuhan Sukabumi ke depan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya membangun iklim usaha yang sehat, pemerintah daerah juga memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan yang dinilai taat terhadap regulasi.
Musrenbang RKPD 2027 ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan arah pembangunan Kabupaten Sukabumi berjalan lebih terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan. (reni)