Jabarku.co.id | Jakarta — Insiden tabrakan yang melibatkan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam memicu sorotan tajam dari berbagai pihak. Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, dalam keterangan resminya pada Selasa (28/4/2026), menyampaikan duka cita mendalam atas insiden yang terjadi sekitar pukul 20.50 WIB tersebut. Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan indikator serius adanya persoalan mendasar dalam tata kelola transportasi rel di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah perlu segera melakukan audit total, tidak hanya pada aspek teknis operasional, tetapi juga pada sistem pengawasan dan manajemen risiko. PUKIS bahkan mendorong langkah tegas berupa evaluasi jabatan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab di lingkungan Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
“Peristiwa ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh, termasuk memastikan akuntabilitas publik berjalan dengan baik,” ujar Gibran.
PUKIS juga menekankan pentingnya peran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam mengungkap penyebab utama kecelakaan secara transparan dan independen. Di sisi lain, mereka mengapresiasi kerja cepat tim penyelamat dan petugas di lapangan yang terlibat dalam proses evakuasi korban.
Namun demikian, PUKIS mengkritisi adanya dugaan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berpotensi memengaruhi kinerja lembaga-lembaga keselamatan seperti KNKT dan Basarnas. Kondisi ini disebut dapat berdampak langsung pada kualitas respons terhadap situasi darurat.
Dari hasil kajian awal, PUKIS mengungkap indikasi adanya rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Insiden diduga bermula dari tabrakan antara KRL dan sebuah kendaraan taksi di perlintasan dekat stasiun, yang kemudian memicu gangguan sistem dan berujung pada kecelakaan lanjutan dengan dampak lebih besar.
“Adanya dua kejadian dalam rentang waktu berdekatan pada jalur yang sama menunjukkan kemungkinan efek domino akibat kegagalan sistem pengendalian,” jelasnya.
PUKIS menilai potensi penyebab bisa berasal dari faktor teknis seperti gangguan persinyalan, faktor non-teknis seperti human error, maupun kombinasi keduanya. Kepastian penyebab masih menunggu hasil investigasi resmi KNKT.
Selain itu, aspek penanganan awal di lokasi kejadian juga menjadi sorotan. PUKIS mencatat bahwa area belum sepenuhnya steril pada menit-menit awal, bahkan terdapat kerumunan warga dan aktivitas siaran langsung di media sosial yang berpotensi menghambat proses evakuasi.
Dalam rekomendasinya, PUKIS mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya jalur rel ganda terpisah (double-double track) di wilayah Jabodetabek guna memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh. Modernisasi sistem persinyalan serta penataan perlintasan sebidang juga dinilai sebagai langkah mendesak untuk meningkatkan keselamatan.
Di sisi lain, PUKIS turut menyoroti kehadiran sejumlah pihak yang dinilai tidak memiliki kewenangan langsung di lokasi kejadian. Hal ini dianggap mencerminkan lemahnya koordinasi dan berpotensi mengganggu fokus penanganan darurat.
PUKIS menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan secara komprehensif dan tidak berhenti pada aspek teknis semata, melainkan juga menelusuri kemungkinan kelalaian pada level regulator maupun operator. Langkah ini dinilai penting guna memastikan keadilan bagi korban sekaligus mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang. ungkap Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) M. M. Gibran Sesunan