JABARKU.CO.ID | BOGOR — Aktivitas sebuah kios jamu di kawasan Jalan Cagak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, mendadak menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan kuat adanya penjualan berbagai jenis minuman beralkohol dari berbagai merek.
Berdasarkan informasi di lapangan, usaha jamu tersebut diketahui milik seseorang yang akrab disapa Bos Apin, dengan operasional harian yang dijalankan oleh para pekerjanya, yaitu Zaki dan Wira.
Temuan dugaan peredaran minuman beralkohol berkedok kios jamu ini menuai keresahan serta perhatian serius dari masyarakat sekitar yang menginginkan lingkungan tetap kondusif.
Harapan dan Desakan Masyarakat
Warga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polsek Gunung Putri, serta instansi terkait di tingkat kecamatan untuk segera turun tangan melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
Pemeriksaan diperlukan guna menelusuri legalitas, izin edar, serta kesesuaian izin usaha jamu dengan aktivitas penjualan minuman beralkohol di lokasi tersebut.
Masyarakat berharap wilayah Jalan Cagak dan sekitarnya tetap aman, tertib, serta bebas dari peredaran minuman keras tanpa izin yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola (Bos Apin, Zaki, maupun Wira) serta instansi terkait masih memerlukan ruang untuk memberikan klarifikasi dan verifikasi resmi ebih lanjut. Potensi Jeratan Pasal Pelanggaran Hukum
Jika dalam pemeriksaan terbukti bahwa kios tersebut memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin yang sah atau melanggar ketentuan perundang-undangan, maka pemilik dan pihak yang terlibat dapat dijerat dengan sejumlah aturan hukum berikut:
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum
Mengatur mengenai larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di luar tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Bogor.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Undang-Undang Terkait Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Penjualan barang tanpa izin atau melanggar ketentuan ketertiban umum dapat diproses melalui mekanisme Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sesuai Perda yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 106: Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan (seperti minuman beralkohol) tanpa izin resmi dari instansi berwenang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang Berlaku mengenai Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Mengatur bahwa penjualan minuman beralkohol golongan tertentu hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin khusus (golongan A, B, atau C) dari instansi yang berwenang, dan dilarang dijual secara bebas di kios-kios eceran umum seperti warung jamu.
(RED)
