JABARKU.CO.ID | BOGOR – 06 November 2026 | Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) meminta Pemerintah Kabupaten Bogor mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Evaluasi dinilai penting untuk memastikan kebijakan tata ruang tetap memperhatikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
GMPB mempertanyakan perubahan peruntukan sejumlah kawasan di Kabupaten Bogor, terutama wilayah yang sebelumnya berfungsi sebagai kawasan lindung, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, dan lahan pertanian.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Summarecon Bogor. GMPB meminta pemerintah membuka data perbandingan tata ruang sebelum dan sesudah pengembangan kawasan tersebut, termasuk dasar hukum, kajian teknis, serta pertimbangan lingkungannya.
Menurut GMPB, pembangunan tidak cukup hanya mempertimbangkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Daya dukung lingkungan, potensi bencana, serta kepentingan masyarakat juga harus menjadi bagian utama dalam setiap kebijakan.

GMPB mengingatkan, perubahan fungsi kawasan hijau menjadi bangunan, berkurangnya daerah resapan air, hingga penyempitan ruang sungai berpotensi meningkatkan risiko banjir, longsor, krisis air tanah, dan kerusakan ekosistem apabila tidak dikelola dengan baik.
Atas persoalan tersebut, GMPB menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor:
- Mengevaluasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW, khususnya perubahan peruntukan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lingkungan.
- Membuka peta tata ruang sebelum dan sesudah perubahan secara transparan kepada publik.
- Menjelaskan dasar hukum, kajian teknis, kajian lingkungan, dan proses persetujuan perubahan tata ruang.
- Mengevaluasi pengembangan Summarecon Bogor terkait kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW dan RDTR.
- Melibatkan masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, mahasiswa, dan pemuda dalam evaluasi kebijakan.
- Menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
GMPB menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai pertumbuhan kawasan perkotaan justru meninggalkan persoalan ekologis bagi generasi mendatang.
Bagi GMPB, tata ruang bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan pedoman yang menentukan keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
Organisasi tersebut menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial serta mendorong keterbukaan informasi publik agar pembangunan Kabupaten Bogor berlangsung sesuai aturan dan berwawasan lingkungan.
GMPB (GERAKAN MAHASISWA DAN PEMUDA BOGOR)
“Selamatkan Ruang Hidup, Jaga Alam, Kawal Kebijakan Publik.”

