Jabarku.co.id | Jepara – Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali terungkap. Kali ini, dugaan aksi penimbunan BBM subsidi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berhasil dibongkar setelah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR RI menemukan kendaraan yang diduga dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar.
Temuan tersebut mengungkap modus baru yang dikenal dengan istilah “helikopter”, yakni kendaraan keluar-masuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) secara berulang untuk membeli BBM subsidi menggunakan identitas kendaraan yang berbeda-beda.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengungkapkan bahwa truk yang diperiksa diduga membawa sebanyak 16 QR Code dan 18 pasang pelat nomor kendaraan palsu guna mengelabui sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Truk ini membawa 16 QR Code dan 18 pasang nomor polisi kendaraan palsu. BPH Migas terus melakukan pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak,” ujar Wahyudi.
Menurutnya, kendaraan tersebut diduga menjalankan transaksi berulang dalam waktu singkat dengan mengganti identitas kendaraan dan QR Code setiap kali melakukan pengisian BBM subsidi.
Hasil pemeriksaan lapangan menemukan adanya modifikasi pada sistem tangki kendaraan. Sebuah selang khusus terhubung dari tangki utama menuju tangki tambahan yang dipasang di bagian atas kendaraan.
“Dari tangki BBM truk terhubung dengan selang menuju tangki atas. Kendaraan ini mampu menampung BBM subsidi hingga sekitar 1.000 liter,” jelas Wahyudi.
Tangki Rahasia Sulit Terdeteksi CCTV
Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, menjelaskan bahwa modus tersebut tergolong canggih karena sulit dikenali melalui pengawasan visual maupun kamera CCTV.
Menurutnya, transaksi yang dilakukan pelaku terlihat normal dalam sistem karena dilakukan dalam jumlah kecil dan menggunakan identitas kendaraan berbeda.
“Kalau dilihat secara kasat mata maupun dari CCTV, tidak terlihat adanya transaksi mencurigakan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan tangki berkapasitas besar di dalam kendaraan,” ungkap Bambang.
Pola inilah yang membuat praktik penyalahgunaan BBM subsidi kerap lolos dari pengawasan awal sebelum dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan secara menyeluruh.
DPR Minta Pengawasan Diperketat
Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara ketat mengingat besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk program subsidi energi.
“BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran. Pemerintah telah berupaya menjaga harga BBM subsidi tetap stabil demi kepentingan masyarakat meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan,” tegasnya.
Polisi Siap Tindak Tegas Pelaku
Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Hadi Kristanto menegaskan komitmen pihak kepolisian untuk mendukung pengawasan dan melakukan penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyalahgunaan BBM subsidi.
“Kami berkomitmen tidak memberikan ruang bagi praktik seperti ini di Jepara. Penegakan hukum akan menjadi prioritas utama,” tegas Hadi.
BPH Migas juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan kendaraan atau aktivitas yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi masih harus terus diperkuat agar bantuan energi dari pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. (red)